Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan

Forest Products Research and Development Center

SVLK VERSUS USAHA KECIL MIKRO : TANTANGAN DAN SOLUSI

31 Juli 2017, 16:34 WIB | Diupload oleh Dede Rustandi

(FOKUS P3HH)BOGOR - Pada tanggal 13 Juli 2017, diselenggarakan Dialog Kebijakan Nasional dengan tema “Lisensi FLEGT: Mendongkrak Bisnis Kayu Kecil dan Menengah di Pasar Global?”

Diskusi ini difasilitasi oleh CIFOR-IPB, UKaid, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), Indonesian Legal Wood, dan CGIAR. Panelis diskusi berasal dari berbagai kalangan, yaitu dari Kemen LHK, CIFOR, Deputi Kepala delegasi Uni Eropa, Deputi Kepala UKCCU, Industri Furnitur, APKJ, Sekjen HIMKI, LEI, Kemenkop, dan UKM, UNIDO, Penmkab. Jepara, Kemen Perdagangan, Sucofindo, Pemprov Jawa Tengah, JPIK, IFCC, dan Kemendagri. Kemen LHK diwakili oleh Dr. I.B. Putera Parthama, M.Sc. (Dirjen PHPL). dan Sebagai moderator dalam acara diskusi tersebut adalah Prita Laura dari Metro TV.

Lisensi FLEGT merupakan kesepakatan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa yang ditandatangani pada 15 November 2016. Lisensi FLEGT diberlakukan terhadap produk-produk kayu legal yang sudah diverifikasi dan diekspor ke Uni Eropa. Implementasi dari Lisensi FLEGT berarti SVLK Indonesia telah memenuhi persyaratan VPA (Voluntary Partnership Agreement) dengan UE (Uni Eropa).

Terkait dengan itu, maka dialog ini ditujukan untuk mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya dari berbagai pihak, terutama dari pelaku usaha kecil mikro (UKM) perkayuan, tentang mengapa lembaga sertifikasi seperti SVLK belum berhasil diterapkan di level UKM.

Sebagaimana diketahui, Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) merupakan suatu sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Sistem ini mulai diberlakukan sejak 1 September 2009, dengan tujuan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan, sehingga konsumen di luar negeri tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Dalam pengertian sumber bahan baku kayu yang diperdagangkan industri perkayuan Indonesia sah secara hukum.

Latar belakang dibentuknya SVLK karena maraknya pembalakan liar dan perdagangan kayu secara illegal, yang membuat hutan Indonesia menjadi rusak. Kerusakan hutan memicu terjadinya berbagai macam bencana yang pada akhirnya menimbulkan kerugian, baik itu kerugian material maupun non material, seperti terjadinya perubahan iklim di Indonesia maupun di dunia, hilangnya habitat berbagai jenis spesies hutan, banjir dan tanah longsor, dampak kekeringan, dan kerugian ekonomi karena hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam. Dampak kerusakan hutan yang begitu hebat, membuat Pemerintah RI berkomitmen memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu illegal dengan sistem managemen pengelolaan hutan secara lestari melalui sertifikasi SVLK. Dalam paparan oleh Dr. I.B. Putera Parthama, M.Sc., SVLK diibaratkan sebagai anak soleh yang ditunggu kelahirannya.

Permintaan atas jaminan legalitas kayu dalam bentuk sertifikasi dari pasar internasional, khususnya datang dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, sebagai wujud "National Insentive" untuk mengantisipasi semakin maraknya permintaan skema sertifikasi legalitas kayu dari negara asing, seperti skema FSC, PEFC, dsb.

Pertanyaannya, mengapa SVLK masih menjadi momok bagi UKM yang bergerak di bidang perkayuan, khususnya industri mebel dan furnitur, padahal lebih dari 80% kedua jenis industri tersebut didominasi oleh UKM. Ditambah lagi persyaratan standar untuk pengurusan SVLK pada UKM hanya 4 dari 14 standar yang diberlakukan untuk level menengah-atas.

Dari diskusi dan tanya jawab terurai satu persatu kesulitan UKM dalam pengurusan sertifikasi SVLK. Usaha kecil mikro umumnya tidak memiliki surat izin usaha (SIUP). Padahal untuk mengurus SVLK, eksportir harus mendokumentasikan semua surat-suratnya. Biaya pengurusan SVLK yang sekitar Rp 40 juta, menurut UKM terbilang sangat besar karena umumnya mereka minim dalam permodalan. Di samping itu, adanya persyaratan pencatatan dokumen dari hulu ke hilir, mulai dari kayu gelondongan harus dibukukan secara sistematis, serta dokumen penjualan sangat memberatkan karena UKM belum terbiasa dengan urusan administrasi tata niaga kayu. Sertifikasi SVLK juga mensyaratkan adanya legalitas usaha dari pelaku, padahal untuk memenuhi persyaratan legalitas hingga HO nyaris UKM tidak memilikinya.

Dari diskusi ini, satu persatu benang kusut diuraikan. Semua panelis dan peserta yang hadir sepakat bahwa untuk membantu UKM agar kuat dan mumpuni dibutuhkan 4 pilar yang perlu pendampingan dari Pemerintah, terutama Pemda setempat dan lembaga donor. Keempat pilar tersebut adalah ketersediaan SDM di UKM yang mumpuni, pembiayaan/finance, pendampingan dalam pembuatan dokumen, dan akses pasar. Pendampingan dari Pemda setempat tidak hanya sampai UKM mendapatkan sertifikat saja, tapi juga setelah mendapatkan sertifikasi.

Sumber Bacaan
Yulia. (2015). 9 Dampak Akibat Kerusakan Hutan Bagi Lingkungan Hidup. Diakses dari http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/dampak-akibat-kerusakan-hutan tanggal 18 Juli 2017.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2015). Apa dan bagaimana SVLK. Diakses dari http://silk.dephut.go.id/index.php/info/vsvlk/3, tanggal 18 Juli 2017. Copyright © 2017

Penulis: Efrida Basri, M,Sc

Editor: Dr. Krisdianto

Agenda Kegiatan Selengkapnya
Abstrak Jurnal Selengkapnya

Profile Peneliti

Statistik

Video ( Klik gambar untuk memulai )